pelaksana tugas menteri keuangan hatta rajasa memastikan masalah anggaran kementerian studi serta kebudayaan yang terkena blokir akibat problem administrasi, langsung beres pada akhir april.
harus selesai, namun `governance`nya harus seorang, katanya di jakarta, selasa.
hatta mengatakan, masalah itu diselesaikan pas dengan tata kelola pencairan anggaran pada kementerian keuangan, termasuk penyelesaian dana untuk ujian nasional (un) dan sempat mengalami hambatan.
untuk un hari ini aku telah sahkan surat ke dpr, kembali nanti yang lain, semua Satu persatu saya cek, katanya.
Informasi Lainnya:
direktur jenderal anggaran herry purnomo menambahkan, ada proses pendalaman terkait klarifikasi juga prinsip yang belum pas aturan terkait pencairan dana pada kementerian studi serta kebudayaan.
klarifikasi tersebut diantara lain tenntang pengalokasian dana dan tidak pas rencana kerja pemerintah serta tidak melalui pertemuan terjamin supaya anggaran un, makanya sempat tidak bisa cair sesuai prosedur.
ini yang kita selesaikan pada Satu ataupun dua hari. jangan sampai banyak dan saling menyalahkan, intinya kita menjaga `governance`, kata herry.
menurut herry, penyelesaian proses administrasi tersebut tidak mesti menanti waktu reses dpr beres, karena komunikasi antara kementerian pendidikan serta kebudayaan melalui komisi x dpr tetap berjalan.
saya kira teman-teman kemendikbud ada komunikasi melalui dpr, sebab meski reses, aku menerima beberapa surat persetujuan, katanya.
dalam dipa tahun anggaran 2013, kementerian pendidikan dan kebudayaan mendapatkan pagu rp73,08 triliun, tapi sebesar rp62,06 triliun atau 84,9 persen daripada anggaran itu mengalami blokir.
anggaran itu mengalami blokir karena hingga ditetapkannya keppres no 37 tahun 2012 tentang rapbn 2013 dan diserahkannya dipa kepada presiden selama desember 2012, belum membeli persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor juga rab.
sedangkan sisa anggaran sebesar rp11,01 triliun atau 15,1 persen tak diblokir karena adalah kegiatan yang harus dibayarkan serta disediakan awal tahun yakni pembayaran gaji juga operasional perkantoran.
dari anggaran yang terblokir itu, sebanyak rp543,44 miliar adalah dana untuk kegiatan ujian nasional melalui target peserta 14.080.619 siswa serta unit cost sebesar rp39.000 per siswa.
setelah dilaksanakan pembahasan antara kementerian studi serta kebudayaan dengan komisi x dpr ri, terkandung perbedaan alokasi anggaran yang disetujui dpr ri melalui pagu anggaran per program dan ditetapkan keppres no 37 tahun 2012.
dalam rincian anggaran yang disetujui komisi x dpr ri, dana untuk kegiatan ujian nasional ditentukan sebesar rp644,27 miliar dengan target audien 12.223.453 siswa dan unit cost sebesar rp53.000 per siswa.
kemudian, pada rapat koordinasi tingkat menteri, disimpulkan kiranya penyelesaian masalah blokir ini mesti tetap menjaga tata kelola (governance) serta kelengkapan dokumen pas ketentuan perundangan berlaku di proses penganggaran.
menteri pendidikan dan kebudayaan kemudian menyampaikan nota dinas terhadap menteri keuangan agar mengusulkan buka blokir rp543,44 miliar mampu dipertimbangkan supaya ditetapkan melalui mengacu sasaran dan unit cost keppres no 37 tahun kemarin.
dirjen anggaran lalu mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir agar aktifitas ujian nasional sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
saat ini, baru ada anggaran un tersisa rp100,828 miliar yang adalah selisih dari pagu anggaran yang disetujui komisi x dpr ri melalui keppres no 37 tahun lalu yang tengah selama proses pencairan pas prosedur.