gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang akrab disapa jokowi tersebut menyebutkan, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan usaha milik negara (bumn) yang tak membutuhkan tanda tangan presiden ri supaya dapat mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. apabila gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Promosi Bisnis Internet
- Belanja Online ke sini saja
- Promosi Bisnis Internet
- Beberapa tempat untuk belanja online
jokowi mengatakan kiranya dan seharusnya menandatangani surat tersebut adalah bagian yang membeli dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku dan tanda tangan, berarti saya harus ngawasi seluruh tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, ujarnya.
penolakannya supaya menandatangani surat tersebut, lanjutnya, dan dibuat jenis preventif apabila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku dan dan harus tanggungjawab, katanya.
sptjm adalah salah Satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan supaya pihak pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.