proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak layak supaya disetujui dpr ri karena sederat alasan.
selain sebab sejumlah program selama proposal tersebut telah terakomodasi pada apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan agar kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo pada jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan yang lain, pemerintah belum bisa membangun bbm bersubsidi, karena angka yang diselundupkan terbilang amat besar volumenya.
karena tersebut, proposal dana kompensasi yang hendak dimasukan pada apbn-p 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk diterima, kata dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi itu, banyak website yang sama dan serupa dengan santunan langsung tunai (blt) pada warga miskin.
kekuatan-kekuatan politik selama dpr ri tentu saja hendak belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dibuat kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tidak boleh berulang dalam pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain seperti beras untuk penduduk miskin (raskin) serta bantuan kepada siswa miskin serta web keluarga harapan sudah terakomodasi pada apbn tahun berjalan.
alasan lain agar menolak proposal itu adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, karena persentase yang dicuri atau diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih akibatkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tak tepat sasaran telah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat untuk menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, tutur bambang soesatyo.