anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin pada banyaknya proyek di kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, oleh karenanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah pada kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, salah satunya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, yang juga anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.
apabila dalam tahun anggaran 2013 masalah lahan di tujuan pltu tak dapat dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, maka dana yang senilai rp277 miliar itu dapat ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu adalah proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) dan tak gampang memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Persiapan sebelum menikah
- Persiapan sebelum menikah
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan demikian untuk membelinya tinggal dipastikan memerlukan waktu beberapa tahun lagi sehingga keuntungan ini sangat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan agar pihak mengenai pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan agar perjuangan panjang supaya mencari dana daripada apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern dalam kaltim yang ekonominya tergantung pada industri juga jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik agar memiliki pilihan apabila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih amat tergantung pada pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian penduduk saja masih susah, apalagi supaya kebutuhan industri baik kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk itu, ujarnya, saat banyak proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif untuk untuk proyek supaya alternatif pembangkit listrik itu mampu berjalan lancar.
menurutnya, kasus proyek selama kaltim yang didanai apbn juga tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat ada dan tersebar hampir pada semua kabupaten dan kota, termasuk di kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung di sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, serta proyek penanggulangan banjir dalam samarinda.
pembangunan properti terhadap masyarakat miskin selama nunukan, malinau, serta kutai barat dan tidak terserap dananya karena faktor lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah pantas huni kepada penduduk miskin dalam kawasan perbatasan yang terkendala karena tak keberadaan surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami masyarakat tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah harapkan agar kepala daerah berbicara langsung melalui warga selama membebaskan lahan.
dia juga menyatakan heran atas masalah lahan itu karena selama mana saja mengembangkan selama kaltim, terus ditampilkan tuntutan ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum dan mau mengambil keuntungan berlebihan dari proyek pembangunan dan sebenarnya supaya warga itu.