badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn mengerjakan sederat terobosan dan semua program agar mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut selama sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan situs dan dilaksanakan bpn antara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun lalu mengenai pengadaan tanah kepada pembangunan agar kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian juga keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia menjelaskan pengadaan tanah agar kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mempunyai empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan waktunya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan publik diinginkan tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung itu.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap melakukan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat di papua jika sudah jelas warga hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya di rapat tersebut mengemuka sederat kendala mengenai pelaksanaan mp3ei dan salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat di papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini juga tengah mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana dalam dalamnya, diantara lain membuat mengenai reforma agraria, dan hak atas tanah warga hukum adat. selain itu, bpn ri juga menggarap sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan selama jenis pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. supaya tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri juga menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan begini hak-hak atas tanah dapat lebih dijamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat yang lebih besar kepada terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, pada sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa juga harus disadari kepada pihak kecil, katanya.
oleh sebab tersebut, hendarman mengatakan, bpn hendak terus menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, web jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) juga program one day service.